KPK Panggil 9 Saksi Terkait Kasus Korupsi Jalan di Kalbar

by admin · May 6, 2025

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. KPK memanggil sembilan saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.

Pontianak, Exclusive News— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.

Delapan saksi dipanggil ke Polda Kalimantan Barat, yakni Subhan Noviar, Sales PT Dua Agung; Jemmy alias Akhun, Direktur PT Gilgal Batu Alam Lestari; Markus Budiastono, wiraswasta; dan Abdurahman, PNS.

Berikutnya, Lufti Kaharuddin, wiraswasta (Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima); Idy Safriadi, PNS Kabupaten Mempawah; Firdaus Efendi, Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Mempawah; dan Erik Astriadi, PNS Kabupaten Mempawah.

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Pada senin, 05 Mei 2025.

Sedangkan satu saksi lain diperiksa di Lapas Kelas IIA Pontianak. Dia adalah Erry Iriansyah alias Alek.

Erry Iriansyah sedang terjerat kasus korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp32 miliar.

Pada pengadilan tingkat pertama, PN Pontianak menghukum Erry 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta, serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp19 miliar.

Tetapi di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Pontianak menambah hukuman Erry Iriansyah menjadi 11 tahun bui ditambah denda Rp1 miliar, serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp19,6 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.

“KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua merupakan penyelenggaraan negara dan satu dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, pada Minggu, 4 Mei 2025. (Red)